Jadwal Sidang

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.

Lebih Lanjut


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Wonosari memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut

download.jpg

SEBERAPA URGEN IZIN DARI ATASAN UNTUK  PERCERAIAN BAGI PNS

Oleh : Dr. Drs. Muhlas,S.H.,M.H.[1]

Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku[2]. Dalam menjalankan aktifitas baik secara kedinasan maupun secara sosial PNS telah dibekali dan batasi dengan peraturan yang sudah baku yaitu UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo PP N. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS .

Sudah harus menjadi pemahaman dan pengetahuan bagi PNS itu sendiri maupun pihak terkait untuk saling memahami perbedaan PNS dengan  masyarakat lainya, karena PNS telah memiliki atribut hukum tersendiri maupun kode etik yang harus di pedomani yang berbeda dengan masyarakat lainya dalam melakukan aktifitas baik secara kedinasan maupun di luar kedinasan.

Shidarta berpendapat sebagaimana yang dinukil oleh Mardani; menyebutkan bahwa kode etik adalah  prinsip-pribsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis[3]. Berangkat dari definisi dan tatanan hukum  tertulis yang harus dipedomani oleh PNS baik dari UU maupun Peraturan Pemerintah yang mengatur PNS, maka perlu perhatian secara serius agar PNS dalam melakukan aktifitas apapun termasuk untuk urusan hukum tidak melanggar norma yang telah menjadi pedoman. Norma dan kode etik itu ditegakkan kepada PNS secara glorifikasi dalam rangka menjaga kelancaran aktifitas PNS demi terciptanya ketertiban, kepastian, perlindungan dan kemaslahatan PNS itu sendiri.

PNS sebagai anggota masyarakat tidak terlepas dengan konflik, termasuk di dalamnya adalah konflik rumah tangga yang berujung pada penyelesaian secara hukum di Pengadilan. Jangankan untuk urusan pribadi dalam masalah keluarga, untuk terlibat dalam Pengadilan saja (baca : sebagai saksi,urusan kedinasan,maupun yang lain sepanjang tidak terkait dengan tupoksi ) PNS harus memperoleh izin atasan sebelum melakukan aktifitas yang ada kaitanya dengan proses di Pengadilan.

[1] . Hakim Tinggi pada  PTA Jayapura.

[2] . Vide : UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

[3] . Mardani, Etika Profesi Hukum,cetakan ke-1 April 2017, Rajagrafindo Persada, h. 97.

Latar belakang itulah penulis merasa perlu menyumbangkan pemikiran kepada praktisi hukum, akedemisi, Mahasiswa yang mempelajari hukum, pemerhati hukum dan yang lainya dengan harapan ada satu persepsi yang sama dalam menyikapi problem hukum PNS yang harus sampai pada Pengadilan, tulisan sederhana ini tidak bermaksud intervensi akan tetapi lebih kepada memberikan masukan semoga ada manfaatnya. Aamiin.

  1. Urgensi Izin Atasan untuk bercerai bagi PNS.

Ada 17 item kewajiban PNS yang harus dipedomani sebagai mana yang diatur dalam pasal  3  PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, norma yang menjadi regulasi bagi PNS telah dipersiapkan oleh Negara melalui Pemerintah dengan UU, PP maupun Surat edaran BAKN yang semuanya secara berlapis telah memberikan pedoman yang harus ditaati oleh PNS dan Pejabat lainya yang memperlakukan PNS di saat berhadapan dengan hukum maupun dalam bermasyarakat ( sosial).

Setiap Pegawai Negeri Sipil sebelum menyandang status tersebut diwajibkan mengangkat sumpah sebagai persyaratan ditetapkan sebagai PNS, sumpah yang telah dilakukan oleh semua PNS adalah bukan sekedar ceremonial akan tetapi yang lebih utama adalah menjadi norma spiritual ,yang setiap saat dalam keadaan apapun dan di manapun menjadi pengawas spiritual yang diyakini melalui doktrin ajaran agama yang dianut oleh PNS.  Sudah hafal dibenak kita mendengar lafadz sumpah karena seringnya mengikuti agenda pengangkatan sumpah bagi PNS, redaksi yang selalu ada dengan mengatasnamakan Tuhan adalah ; “akan menjalankan UUD 1945, UU dan Peraturan lainya…”; bukankah dengan membawa nama Tuhan adalah hal sangat berat dan Urgen ? belum lagi sering kita melihat yang bersangkutan disertakan dengan pernyataan pakta integritas sebagai penjamin agar komitmen sejalan dengan doktrin ajaran agama yang dianut akan dilaksanakan dengan sepenuh hati.

PNS sebagai anggota masyarakat juga memiliki privasi untuk menjalankan kegiatan sosial termasuk di dalamnya menjalani rumah tangga, kita maklum menyatukan dua hati berbeda,pendidikan berbeda, budaya berbeda, karakter berbeda dan latarbelakang berbeda akan banyak menimbulkan banyak perbedaan yang apabila tidak dapat memenej dengan baik akan timbul konflik yang sering berujung pada penyelesaian di pengadilan.  Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaiakan secara kekeluargaan demi kemanfaatan (doelmatigheid) akan dimintakan penyelesaian melalui persidangan di pengadilan, karena tujuan persidangan adalah untuk mencapai suatu keputusan ( verdict)[1].

Khusus penyelesaian sengketa rumah tangga ( baca: perkawinan) bagi PNS materiil hukumnya diberlakukan sama dengan warga Negara lainya yaitu apabila memenuhi unsur sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 jo pasal 116 KHI, hanya saja khusus PNS harus memenuhi persyaratan yang mengikat dirinya yaitu PP No 10 Tahun 1983 jo 45 Tahun 1990 apabila yang bersangkutan menjadi subyek hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan.

Pasal 3 PP No 45 tahun 1990 mengatur bahwa : “1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; (3)Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

PNS telah terikat dengan sumpah yang ia ucapkan berdasarkan agama yang dianutnya, lafadz sumpah bukan lafadz yang main-main karena disandarkan pada  Tuhan ( baca : untuk Islam Allah SWT ) akan tetapi nerupakan lafadz yang sangat mengikat dan fondamental bagi pengucapnya. Berangkat dari maksud lafadz sumpah tersebut maka apabila PNS akan melakukan perceraian apapun posisinya dalam subyek hukum dalam perkara perceraian ketentuan pasal 3 PP No.45 Tahun 1990 menjadi wajib hukumnya bagi PNS untuk memenuhi ketentuan dimaksud. Perlu penegasan kepada Hakim pemeriksa apabila memeriksa perkara perceraian PNS, harus terlebih dahulu diperiksa ada tidaknya izin atasan sehingga agar PNS atau kuasanya dalam perkara dimaksud apabila tidak ada izin atasa agar segera memenuhi kewajiban sebagaimana pasal 3 PP No 45 Tahun 1990 tersebut .

Penulis berpendapat kepada Hakim yang mengatahui subyek hukum dalam perkara perceraian PNS apapun posisinya tidak ada izin atasan wajib memberi kesempatan untuk pengurusan izin atasan agar ketentuan dalam lafadz sumpah maupun pasal 3 PP No 45 Tahun 1990 terpenuhi, bila tidak ada ijin atasan padahal telah diberi kesempatan mengurusnya, maka perkaranya wajib di No ( Niet Ontvankelijke Verklaard ). Lebih ekstrim penulis berpendapat apabila Hakim yang mengetahui akan hal itu

[1].Mark Constanzo, Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum, Pustaka Pelajar Jogjakarta, h.2.

kemudian membiarkan, baginya tergolong ikut melanggar sumpah jabatan. (wa Allahu a’lam bi al shawab).

Dari uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dan untuk diperhatikan bahwa:

  1. PNS wajib tunduk pada PP No. 53 tahun 2010, PP No.10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian yang harus                    dipedomani.
  2. PNS terikat dengan lafadz sumpah yang diucapkan karena sumpah tersebut disandarkan pada nama Tuhan.
  3. Hakim pemeriksa perkara perceraian bagi PNS wajib memperhatikan ada tidaknya izin atasan yang merupakan kewajiban hukum bagi PNS.

Demikian tulisan sederhana ini saya sampaikan semoga ada manfaatnya dalam khasanah hukum dan keilmuan, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekuranya. Wa Allahu al a’lam bi al shawab.


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas