• Minggu, 21/10/2018

Sosialisasi Ekonomi Syariah Oleh Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di PTA Jayapura


Sosialisasi Ekonomi  Syariah

Oleh Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di PTA Jayapura

 Bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Kamis (02/08/2018), Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. membuka secara resmi Acara Sosialisasi Ekonomi Syariah yang dihadiri oleh seluruh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, serta beberapa Panitera Muda Pengadilan Agama se wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H.,M.H. dan Wakil Ketua Drs. H. A. Razak Pellu, S.H., M.H., beliau menyampaikan secara ringkas sejarah lahirnya Hukum Acara Ekonomi Syariah dihadapan para peserta sosialisasi termasuk para Advokat, Praktisi Hukum, Perbankan, Akademisi yang turut hadir dalam kesempatan tersebut sebagai tamu undangan.

Yang Mulia Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. yang hadir sebagai Narasumber pada acara tersebut bersama Hakim Agung Yang Mulia Dr. H. Yasardin, S.H.,M.Hum dan beberapa orang Tim Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa cikal bakal lahirnya Hukum Acara Ekonomi Syariah dimulai sejak tahun 2010 dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/SK/VIII/2010 tentang Penunjukan Tim Penyusun Hukum Acara Ekonomi Syariah yang diketuai Yang Mulia Prof. Dr. H. Abdul Manan., S.H., S.I.P., M.Hum. hingga terbitnya PERMA No.14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang menjadi kiblat para Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan setiap perkara Ekonomi Syariah.


 

Jayapura |www.pta-jayapura.go.id.

Dalam pemaparan beliau dihadapan 80 orang lebih peserta disampaikan bahwa Hakim yang berhak menangani perkara ekonomi Syariah adalah Hakim yang pernah mengikuti Diklat Ekonomi Syariah, atau setidaknya minimal pernah mengikuti Bimtek Ekonomi Syariah.

Mahkamah Agung berupaya memberikan support terhadap fenomena masyarakat Indonesia akan kondisi ekonomi kerakyatan yang mayoritas beragama Islam dengan menyusun sebuah aturan yang sekiranya menjadi pondasi dalam berekonomi syariah. Hal itu bermuara dengan terbitnya PERMA No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Ekonomi Syariah”, ujar pria kelahiran Medan 64 tahun lalu. Ditambahkan pula, bahwa dengan kehadiran PERMA No. 02 Tahun 2008 menjadi tonggak eksistensi Ekonomi Syariah di Indonesia yang Kemudian Mahkamah Agung RI kembali menerbitkan PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Hal ini semakin menegaskan  bahwa  Hakim-Hakim Pengadilan Agama memiliki kualifikasi khusus menangani perkara Ekonomi Syariah pasca putusan MK No. 93 /PUU-X/2012 Tentang Kewenangan Mutlak Pengadilan Agama dalam menangani Perkara Ekonomi Syariah, tinggal bagaimana para Hakim Pengadilan Agama memperkaya diri dengan konsep keilmuan yang sejalan dengan variatifnya perkara Ekonomi Syariah, harap TUAKA Agama. ( Adm.)

Share Sosialisasi Ekonomi Syariah Oleh Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di PTA Jayapura via
©2017 - 2019 pta-jayapura.go.id, All Rights Reserved
w3c html 5 w3c wai AAA