Seputar Peradilan

PAPUA BUAT KESEPAKATAN BERSAMA UNTUK LOCKDOWN LOKAL

DEMI ATASI PENYEBARAN COVID-19 DI WILAYAH PAPUA

Selasa 24 Maret 2020, bertempat di Gedung Negara Dok V Kota Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan Rapat Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan COVID-19 di wilayah Provinsi Papua yang dihadiri oleh Gubernur Papua dan dihadiri oleh anggota Forkompimda, Bupati/Walikota dan seluruh Stakeholders Papua. Hasil rapat ini dituangkan kedalam Kesepakatan Bersama Nomor 440/3612/SET tanggal 24 Maret 2020 yang salah satu point pentingnya adalah:

  1. Penutupan Penerbangan dan pelayaran kapal penumpang di pintu-pintu masuk wilayah Papua, yaitu Bandar Udara dan Pelabuhan Laut.
  2. Memberlakukan waktu aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan lainnya secara terbatas antara pukul 06.00 s.d. pukul 14.00 WIT. Khusus pasar mama-mama Papua mulai jam 16.00 s.d. 20.00 WIT.
  3. Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan COVID-19 dengan Pembatasan Sosial yang Diperluas sebagaimana dimaksud mulai berlaku tanggal 26 Maret s.d. 09 April 2020, dan akan dievaluasi untuk diambil langkah-langkah selanjutnya.

Sebagai salah satu instansi yang berada di wilayah Papua, tepatnya berada di kota Jayapura, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pun diwajibkan untuk mengikuti kesepakatan bersama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Papua tersebut.

Untuk itu Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, dengan menjadikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020, memberlakukan beberapa ketentuan yang mengatur penyesuaian waktu kerja bagi Hakim dan Aparatur Peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dan Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor: W25-A/542/KP.01/03/2020 tanggal 26 Maret 2020, yang intinya adalah sebagai berikut:

  1. Menunjuk 2 pejabat struktural dan staf untuk tetap melaksanakan tugasnya dikantor dengan sistem piket setiap hari kerja.
  2. Hakim dan Aparatur Peradilan yang mendapat giliran untuk bekerja di kantor untuk menjaga jarak aman (social distancing), absensi secara manual, dan menggunakan alat pelindung dari virus, berupa masker, sarung tangan, anti septik, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat
  3. Hakim dan Aparatur Peradilan yang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home) diisi daftar kehadirannya di absen manual dengan keterangan ­work from home (wfh) sesuai dengan surat tugas/surat perintah dari pejabat yang berwenang.
  4. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dan Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dilakukan sampai tanggal 09 April 2020, mengikuti batas waktu lockdown dari pemerintah daerah di wilayah Papua dan Papua Barat, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

whf

Khusus untuk Hakim dan Aparatur Peradilan yang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home), Pengadilan Tinggi Agama Jayapura telah melakukan penyesuaian untuk memenuhi target kinerja dengan melakukan Inovasi Pembuatan Absen Online WFH dan Inovasi Pembuatan Group WA untuk Laporan Kerja WFH. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura juga secara teratur membuat jadwal video conference untuk Hakim dan Aparatur Peradilan yang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home) dengan yang masih tetap beraktivitas di kantor Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.