Seputar Peradilan

DIRJEN BADILAG LIBATKAN PTA JAYAPURA DAN MAHKAMAH SYARIAH ACEH BAHAS PERADILAN AKSESIBILITAS DIFABEL

tele 1

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)  membahas peradilan aksesibilitas difabel, Kamis (25/7/2019). Kegiatan ini dilaksanakan melalui teleconference. Adapun yang terlibat dalam kegiatan tersebut antara lain Dirjen Badilag, Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) , Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Kegiatan ini sebagai respon positif dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama atas usaha pemerintah Indonesia yang pada tahun 2011 telah berhasil meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak kaum difabel sebagaimana UU No.  19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities jo. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan data WHO, selama ini terdapat 10% penduduk Indonesia yang menyandang difabel, namun demikian dari peradilan belum sepenuhnya memberikan akses yang baik bagi penyandang difabel sehingga mereka mengalami banyak kendala untuk memperjuangkan hak-haknya di pengadilan. Sebagaimana dalam kesempatan tersebut, Direktur SIGAB Indonesia Joni Yulianto menjelaskan bahwa:

“Berdasarkan data WHO, terdapat antara 10 s.d. 15% di Negara-negara berkembang seperti Indonesia yang penduduknya mengalami difabel dan ironisnya dari sekian banyaknya penyandang difabel tersebut tidak lebih dari 1% yang berani memperjuangkan ha-hak keadilannya ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena pengadilan di Indonesia masih belum memberikan fasilitas yang maksimal bagi penyandang difabel sebagaimana di Australia. Bahwa penyandang difabel diberikan pelayanan yang sangat mudah, seperti mengajukan gugatan tidak harus datang ke pengadilan”, jelas Joni.

tele 2

Sementara itu, Autralia tiga tahun yang lebih dahulu (tahun 2008) telah melakukan ratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak difabel, hari ini telah menunjukkan hasilnya bagi peradilan aksesibilitas difabel. Tentu hal ini tidak didapatkan dengan jalan yang mudah, berikut penuturan Mrs. Leisya Lister dalam presentasi pada kegiatan tersebut:

“Negara kami telah berupaya maksimal untuk memperjuangkan hak-hak keadilan bagi penyandang difabel di pengadilan. Usaha yang kami lakukan adalah memberikan layanan pendaftaran beracara melalui online. Para penyandang difabilitas diberikan hak akses dari rumah bila tidak memungkinkan datang ke pengadilan. Ada layanan bantuan hukum, diberikan alat bantu dengar bagi yang tuli, dan vasilitas voice male bagi yang tuna netra. Kami juga berikan fasilitas roda dorong. Diberikan layanan chat box atau hot line khusus bagi difabel sebagai bentuk layanan konsultasi hukum. Dan yang terpenting harus bekerjasama dengan organisasi yang menangani difabel seperti SIGAP Indonesia, untuk menggali kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus dipersiapkan”, terang Leisya.

Merespon hal tersebut, Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. didampingi Sekretaris Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. menanggapi positif terkait ide Mrs. Leisya.

“Menarik ide yang diutarakan Mrs. Leisya, sebenarnya hampir di semua pengadilan agama sudah ada beberapa fasilitas untuk mendukung pelayanan disabilitas. Diantaranya sudah ada kursi dan jalur khusus penyandang disabilitas, memang belum komplit seperti pengadilan di Australia. Akan tetapi kita akan bertekat dengan upaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan peradilan aksesibilitas difabel dengan menargetkan 5 satker untuk dijadikan sebagai project pilot yang tentunya disesuaikan dengan anggaran yang sangat terbatas. Nanti akan kita pilih, satker mana saja yang berdasarkan penelitian terdapat penyandang difabel yang mengajukan perkaranya”, respon Aco.

Dengan rasa optimis, Dirjen Badilag menambahkan:

Yang perlu kita lakukan dalam waktu dekat ini kita perlu menyiapkan SOP terkait peradilan aksesibilitas difabel, persiapan SDM bagaimana cara menangani difabel, termasuk persiapan-persiapan infrastrukturnya seperti akses-akses elektronik untuk mempermudah saudara-saudara kita yang difabel dalam memperjuangkan hak-hak keadilannya. Targetnya kita tahun 2019 ini persiapan SDM, dengan melibatkan para organisasi yang menangani difabel dan tahun 2020 pembenahan infrastrukturnya dan diharapkan tahun itu juga sudah dapat beroperasi dengan baik”, tambah Dirjen.

Dalam season tanya jawab, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H. merespon sangat positif terhadap program-program Dirjen Badilag yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk berbuat lebih bagi kemanusiaan.

“Kami dari Pengadilan Tinggi Agama Jayapura mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang sedalam dalamnya atas langkah progresif dari Bapak Dirjen. Kebijakan-kebijakan yang memihak kepada penyandang difabel memang harus didukung dan apabila PTA Jayapura dipilih sebagai salah satu project pilot peradilan aksesibilitas difabel maka kami sangat siap dan bersedia untuk melaksanakannya”, tutup Firdaus.

tele 3

Foto operator command center PTA Jayapura sedang memantau jalanya teleconference

Sebelumnya, apabila dilihat berdasarkan Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan, di Provinsi Papua sendiri pada tahun 2010 terdapat 46.387 penyandang difabel tingkat sedang, untuk tingkat parah mencapai 8.417 jiwa. Dengan banyaknya angka tersebut, PTA Jayapura dapat dipertimbangkan sebagai project pilot peradilan aksesibilitas difabel.

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan terus mendukung program-program Sekretaris Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag demi mewujudkan peradilan yang agung. (ADM/ Yusron).