PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PRODEO

PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PRODEO


LANGKAH-LANGKAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PRODEO

1. Pemohon datang ke Pengadilan Agama setempat dan menemui bagian pendaftaranperkara, dengan tujuan :

- Membuat surat permohonan/atau gugatan untuk berperkara yang di dalamnya
tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencatumkan alasan-alasannya

- Surat permohonan dapat dibuat sendiri atau dapat meminta bantuan melalui POSBAKUM pada Pengadilan Agama setempat, jika sudah tersedia 

- Jika tidak dapat menulis atau buta huruf, surat permohonan/gugatan dapatdiajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan Agama setempat

- Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau jaminan sosiallainnya


2. Pemohon menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama setempat, yangberisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Penggugat/Pemohon danTergugat/Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam suratpermohonan/gugatan.

3. Menghadiri Persidangan

- Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon datang ke Pengadilan Agamasetempat sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan.

- Manakala upaya perdamaian tidak berhasil dan surat permohonan/gugatan tidak ada lagi perubahan, maka sebelum memasuki poko perkara, Majelis Hakim memeriksa permohonan yang berkaitan dengan prodeo.

- Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat/Termohon untuk member tanggapan yang berkaitan dengan permohonan untuk berperkara secara prodeo

- Penggugat/Pemohon mengajukan bukti-bukti dan saksi (bila diperlukan olehHakim).


4. Pengambilan Keputusan untuk berperkara secara prodeo

- Majelis Hakim melakukan musyawarah mempertimbangkan dalil dan alat buktiyang berkaitan dengan permohonan prodeo dan jika dalam musyawarahtersebut Majelis Hakim menilai alasan Penggugat/Pemohon telah terbukti,maka Majelis Hakim memberikan keputusan dengan putusan sela yang isinyamengijinkan kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo

- Jika Majelis Hakim menilai alasan Pemohon/Penggugat untuk berperkarasecara prodeo tidak terbukti dipersidangan, maka Majelis Hakim memberikankeputusan menolak permohonan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secaraprodeo. Maka Pemohon/Penggugat harus membayar panjar biaya perkara dalamjangka waktu 1 bulan sejak putusan sela dibacakan


5. Setelah melalui tahapan-tahapan di atas, selanjutnya proses persidangan dilakukansesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang telahditetapkan dalam hukum acara, sampai adanya putusan pengadilan yang salah satuisinya menyatakan membebankan biaya perkara kepada negara.

 


PENGAJUAN PRODEO TINGKAT BANDING, KASASI ATAU PK

1. Jika dalam perkara tingkat pertama sudah bebas biaya, maka pengajuan banding, kasasimaupun Peninjauan Kembali (PK), harus disertai surat penetapan pembebasan biayaperkara yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama.

2. Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan pertama kali oleh Pemohon padatingkat banding, kasasi maupun PK, harus diajukan dalam tenggang waktusebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan permohonan disampaikan kepadaKetua Pengadilan Agama melalui Sekretaris.

3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat surat keputusan untukmembebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besarananggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara.
4. Berdasarkan surat keputusan dimaksud, bendahara pengeluaran menyerahkan biayalayanan pembebasan biaya perkara kepada kasihr secara tunai sebesar yang telahditentukan dalam surat keputusan tersebut, sesuai bukti kwitansi.

5. Kasir membukukan biaya dimaksud dalam buku jurnal dan buku induk keuanganperkara, kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat nihil.

 

PENGAJUAN EKSEKUSI SECARA PRODEO

1. Permohonan dan mekanisme pembebasan biaya perkara yang dimohonkan eksekusipada dasarnya sama dengan permohonan di atas, yaitu diajukan secara tertulis kepadaKetua Pengadilan Agama dengan dilampiri syarat-syaratnya.

2. Ketua Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasanbiaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera dan Sekretaris, serta mengeluarkanSurat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Surat diterbitkan pada yang samadengan dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkaramanakala permohonan dikabulkan dan dibuat dalam rangkap3 masing-masing untukarsip berkas perkara, Sekretaris dan pemohon.

3. Sekretaris selaku Keuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untukmembebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besarananggaran maksimal yang dibebankan kepada negara.