PERSAMAAN PRESEPSI DALAM PEMERIKSAAN BERKAS
PERKARA BANDING PADA PTA JAYAPURA


Untuk menambah pengetahuan sekaligus optimalisasi  Peran Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura (PTA), Telah dilaksanakan pertemuan rutin diskusi hukum yang di ikuti oleh Jajaran terkait, Selain unsur Pimpinan Seperti KPTA & WKPTA, kemudian seluruh Hakim PTA Jayapura juga Pejabat di lingkungan kepaniteraan PTA Jayapura. Pertemuan perdana pada tahun 2014 ini dilaksanakan Rabu (12/02) dimulai Pukul 09.00 wit dan berakhir Pukul 11.00 wit. Di aula PTA Jayapura. Diskusi hukum tersebut dianggap sebagai hal yang cukup strategis dimana para hakim banding dapat bertukar pikiran / sharing mengenai permasalahan – permasalahan perkara dan penyelesaiannya di tingkat banding. Oleh karena itu Menurut Ketua PTA Jayapura Diskusi Hukum semacam ini perlu dilakukan tentunya dengan materi yang bervariasi. Ketua PTA Jayapura berharap momen tersebut dimanfatkan oleh semua jajaran Hakim Tinggi yang ada di PTA Jayapura, serta pejabat di kepaniteraan secara profesional yang di yakininya akan banyak membawa dampak positif di lingkungan PTA Jayapura itu sendiri.Mengingat pentingnya kegiatan  diskusi hukum ini  akan dilaksanakan rutin yang waktunya akan di atur oleh pimpinan. Dalam diskusi kemarin antara lain ditegaskan bahwa, untuk memperoleh keadilan dan kebenaran putusan hakim, undang-undang menentukan bahwa putusan hakim pada pengadilan pertama dapat diperiksa ulang, dengan maksud untuk memperbaiki terjadinya kesalahan dan kekhilafan itu. Upaya untuk memperbaiki putusan hakim tingkat pertama disebut upaya hukum banding, yang di mohonkan kepada pengadilan tingkat banding / pengadilan ulangan. Upaya hukum biasa dapat diajukan / dimohonkan selama masih dalam tenggang waktu yang masih ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan upaya hukum istimewa dapat di mohonkan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun hanya dibolehkan dalam keadaan dan dengan syarat tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Putusan hakim atas perkara dengan dengan tingkat kerumitan yang kompleks, seperti gugutan harta bersama, hadlanah, kewarisan dan sebagainya, dipastikan mengandung reaksi ketidakpuasan dari masyarakat manakala tidak disertai penalaran dan argumentasi hukum yang memadai. Terlebih kerja prosesional hakim bertumpuh pada kreativitas dalam menginterprestasi undang-undang dan melakukan penemuan hukum lainya. Karena itu, hakim agama harus piawai dan berani melakukan Judicial activism. Kompetensi Judicial activism tersebut meliputi serangkaian pengetahuan, keterampilan dan ciri kepribadian yang mendorong hakim untuk menggali dan menemukan nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat sesuai dengan prinsip dan aturan hukum.

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Sosialisasi PP No 46 Tahun 2011
Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Tanggal 11 Februari 2014, diadakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan di ikuti oleh Seluruh jajaran PTA Jayapura, seluruh unsur Pimpinan yang ada. Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai disampaikan oleh salah satu staf kepegawaian di jelaskan bahwa sasaran kinerja pegawai penting diketahui oleh seluruh pegawai pemerintah, termasuk Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Sebab DP3 yang selama ini di pergunakan sebagai dasar penilaian. Dalam penyampaian Materi Sasaran Kinerja Pegawai ini di paparkan secara teknis mengisi formulir yang telah disebarkan kepada seluruh pegawai. Apakah dalam pengisihan formulir tersebut di isi oleh pegawai yang bersangkutan atau di serakan ke bagian kepegawaian untuk di isi sesuai dengan uraian tugas pegawai yang bersangkutan. Disela-sela pemaparan tersebut muncul berbagai pertanyaan salah satu yang menarik antara lain dari Pansek PTA Jayapura,Rusli,SH.,MH yang menanyakan apakah Tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan di masukan kedalam formulir bersama dengan tugas topoksi yang selama ini kita kerjakan atau kah sendiri dibuatkan formulir baru. Dan mendapat respon dari pemateri bahwa tugas tambahan yang diberikan oleh atasan dalam satu formulir. Di akhir dari pada sosilisasi sasaran kinerja pegawai tersebut mendapat masukan dari KPTA agar dalam waktu dekat akan mengundang instansi terkait yaitu BKN Jayapura untuk dapat mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.