HOME

Pengumuman

Permintaan Laporan Realisasi Pengadaan Barang / Jasa Semester I T.A. 2019 | (22/07)
Teguran atas penyerapan anggaran DIPA 005.04 | (18/07)
UJI COBA 9 (SEMBILAN) APLIKASI INOVASI PELAYANAN PERADILAN AGAMA | (18/07)
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA BANDING | (18/07)
Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Reguler PTA Jayapura | (18/07)

Pengumuman Lainnya

Berita Pengadilan

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA GELAR RAPAT PEMBINAAN RUTIN | (22/07)

KEGIATAN AKURASI DATA SAIBA DAN SIMAK BMN SEMESTER I TAHUN 2019 KORWIL PAPUA DAN PAPUA BARAT | (11/07)

KPTA Jayapura hadiri kegiatan Pembekalan Dalam Rangka Reviu dari Tim Penilai Nasional dari Kemenpan RB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. | (08/07)

KUNJUNGAN KERJA KETUA PTA JAYAPURA KE PA MANOKWARI | (01/07)

Adu Kreatifitas, PTA Jayapura Gelar Capaian Inovasi Peradilan di Hadapan Para Pimpinan Pengadilan Agama se Papua dan Papua Barat | (25/06)

Berita Lainnya

Jadwal Sidang

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.

Lebih Lanjut

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Wonosari memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).